PEMEKARAN DELAMA JAYA BELUM MENJADI ASPIRASI RAKYAT

“Aspirasi pemekaran tidak pernah menjadi pembicaraan di tingkat kampung, yang di Bibida dan Duma – Dama akan melakukan pemekaran, akan tetapi isu pemekaran muncul setelah Pemilukada Paniai dan Intan Jaya selesai

Kami Mahasiswa Asal Distrik Duma-Dama bersama masyarakat akan mendukung penuh program bupati Paniai, bahwa tidak ada pemekaran lain selain Intan Jaya dan Deiyai.

“Seharusnya menjadi pembicaraan bersama, termasuk menjadi pembicaraan dengan kabupaten induknya kalau adanya sebuah pemekaran.

Melihat dari pengalaman pemekaran Intan Jaya dan Deiyai itu bicara dari kabupaten Induk Paniai. Dalam hal ini, waktu pemekaran Intan Jaya dan Deiyai itu semua duduk di Enarotali sebagai ibukota Paniai dan sampaikan kepada bupati. “Selanjutnya bupati akan menyampaikan kepada Gubernur Papua dan ke pemerintah pusat di Jakarta, sehingga prosodur ini harus dilalui sebagai proses pengusulan pemekaran kabupaten.

Disampaikan, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dijelaskan turunannya itu pemerintahan gabungan dan pemerintahan pemekaran itu harus diatur jelas, bahwa kalau hendak bentuk sebuah kabupaten itu minimal empat distrik.

“Tentu akan ada dampak sosial budaya terkait tempat-tempat keramat, sebab tempat-tempat keramat akan jadi sasaran dan kekayaan-kekayaan budaya yang masih misteri itu akan hancur. Sebab, mulai dari Bibida sampai Duma-Dama ini ada banyak daerah-daerah terlarang.

Maka kepada intelektual Moni dan Mee agar bicara baik saja dengan Bupati Paniai dan Bupati Intan Jaya dalam hal penempatan jabatan di birokrasi untuk membangun daerah ini menuju hari esok yang lebih cerah.

Menyikapi hal tersebut, Kami Forum Masyarakat Adat Duma-Dama (FMADD) dengan tegas mengatakan menolak pemekaran Kabupaten Delama Jaya karena berbagai macam persoalan yang sedang dan akan terjadi di dalam kehidupan masyarakat Duma-Dama yang mayoritasnya suku Moni.

Kami Mahasiswa selaku suku asli yang punya hak ulayat sangat menolak dengan keras atas adanya isu akan pemekaran daerah otonom baru dari kabupaten induk Paniai. “Kami sangat menolak pemekaran Kabupaten Delama Jaya itu dengan beberapa alasan utama dan itu nyata, diantaranya sebagai berikut, yang pertama sumber daya manusia (SDM) sangat minim dan belum siap.

ke dua, hanya dua distrik, distrik Bibida dan distrik Duma-Dama sangat tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah kabupaten. “Berkaitan dengan kehidupan sosial, yaitu sistem genosida atau pembunuhan rakyat tersistem oleh militer NKRI akan tertanam dan rakyat Duma-Dama pasti akan menjadi sasaran utama. Selain itu adat istiadat akan menjadi pelanggaran besar, yaitu wilayah adat dan tempat keramat anak adat akan hancur dan generasi akan punah. Juga, pendatang dari luar Papua akan menjadi pemilik wilayah adat dan anak adat menjadi pemulung sampah.[Yatipai Tebas Manado]

PENOLAKAN TEGAS DARI MAHASISWA ASAL MONI DAN MEE SELATAN TENTANG PEMEKARAN KABUPATEN baru DELEMA

PENOLAKAN TEGAS DARI MAHASISWA ASAL MONI DAN MEE SELATAN TENTANG PEMEKARAN KABUPATEN BARU DENGAN NAMA DELEMA

PENOLAKAN TEGAS DARI MAHASISWA ASAL MONI DAN MEE SELATAN TENTANG PEMEKARAN KABUPATEN baru DELEMA

 Dalam mendirikan suatu pemekaran kabupaten tolak ukur merupakan kematangan secara Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana harus dipahami oleh elit-elit politik. Boleh setiap anak atau generasi penerus daerah tentu mencari pemekaran kabupaten terutama dalam beberapa bulan terakhir ini isu-isu berkembang yang dikatakan bahwa pemekaran yang terjadi di daerah MONI DAN MEE SELATAN yang disebut kabupaten DELEMA ini tidak logis dan tidak masuk akal. Mengapa kami mahasiswa/I peduli masyarakat moni dan mee selatan menilai tidak wajar mendirikan kabupaten di daerah Kami karena banyak alasan diantaranya:

1. Orang-orang yang ingin pemekaran kabupaten delema karena kalah politik dari kabupaten induk diantaranya : Paniai,Intan Jaya dan Timika.

2. Orang-orang mencari kepentingan pribadi

3. SDA masih utuh dan belum disentu oleh siapa pun

4. SDM masih kurang dan disayangkan kalau sudah jadi kabupaten dalam menjalankan roda pemerintaan sangatlah susa dan pribumi siapa yang akan menjalankan tugas pemerintaan?

5. Masyarakat belum ada yang diterlibatkan dalam tim pemekaran dan juga dari para provokator pemekaran belum sosialisasikan kepada masyarakat adat yang berada diwilayah tersebut serta belum memenuhi syarat untuk medirikan kabupten DELEMA karena penduduk yang mendiami sangat sedikit dan hanya memiliki 2 Distrik 5 kampung/Desa.

Pertimbangan-pertimbangan seperti diatas sehingga kami mahasiswa/I asala Moni dan Mee Selatan mengimbahukan kepada siapa pun anda yang ingin mencari pemekaran baru lihatlah waktu-waktu kedepan dalam kehidupan anak cucu/nasib anak-anak keesokan harinya jangan ingat waktu sekarang untuk perut saja. Alam kita masih utuh jadi janganlah anda menodainya kemudian berpikir positif sebelum menginjak/ pemekaran kabupaten. Apa bila saudara masih saja bertindak seenaknya dan ingin mau pemekaran baru maka kami mahasiswa/I asal daerah moni dan mee selatan dengan TEGAS MENOLAK PEMEKARAN KAB. DELEMA [yaitu diantara bagian Selatan dari Paniai dan Bagian dari Timur Timika] (ty)

SMP Lokon St Nikolaus Tomohon Mengikuti Pawai 17 Agustus

Astronomi sudah diperkenalkan secara khusus bagi siswa-siswi SMP Lokon St Nikolaus. Tulisan ini juga memberikan informasi tentang calon siswa SMP/SMA Lokon Tahun Pendidikan 2012-2013.

Berikut liputan yang diambil dari Manado Post, Rabu 17 Maret 2012.

TOMOHON-- Walaupun masih baru, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Lokon St Nikolaus Tomohon sudah menggebrak pendidikan di Indonesia Timur. Hal ini dibuktikan dengan pembelajaran dan alat dukung pembelajaran yang modern. Seperti pelajaran astronomi yang diberikan sebagai muatan lokal terstruktur setiap minggu serta didukung Mt Lokon Observatory dengan dua teleskop modern.

Dibandingkan dengan sekolah lain, astronomi merupakan pelajaran tambahan. Tapi, di SMP Lokon bukan hanya teori saja, tapi setiap siswa langsung menjalani praktek astronomi di Observatory untuk melihat secara langsung beragam kekayaan angkasa luar.

Hal ini tidak lepas dari keyakinan dasar founding father Ronald Korompis, yang menegaskan salah satu indikasi pendidikan berkualitas generasi muda adalah pendidikan yang mampu melihat 30-50 tahun ke depan. Inilah antara lain yang diterapkan di SMP Lokon.

“Abad ini Teknologi Informasi (TI) dan komunikasi sudah begitu maju dan tidak bisa dilepaskan dengan penguasaan satelit serta angkasa luar. Sekarang merupakan abad Colombus Jilid Dua, dimana penguasaan teknologi angkasa luar akan menjadi tren dan perkembangan dalam dunia pendidikan," jelas Kepala Sekolah SMP Lokon Hanny R Tuerah SPd.

Ditambahkannya, SMP Lokon bercita-cita menghasilkan generasi muda yang berpikiran maju di bidang astronomi dan teknologi infomasi serta teknologi. Selain astronomi, SMP Lokon menjalankan matematika progresif yang dikembangkan bersama dengan Surya Institut Jakarta.

"Dalam program ini (matematika progresif) para siswa menerima akselerasi materi matematika yang lebih unggul dari kurikulum standar," tegasnya seraya mengatakan, dengan akselerasi penguasaan matematika sejak dini para siswa diyakini akan memiliki kepercayaan diri dan ketrampilan matematis yang sangat memadai.

"Para siswa juga mendapat pelajaran dan latihan-latihan konkrit mengenai sopan-santun, etiket makan, tata krama pergaulan," tambah Sekretaris Panitia Penerimaan Siswa Baru Jimmy Pontoan.

Jadi bagi para siswa yang ingin merasakan keistimewaan dalam dunia pendidikan bisa mendaftar masuk SMP-SMA Lokon dan pendaftaran telah dimulai, serta tes masuk sudah dijadwalkan.

Para siswa lulusan SD dan SMP yang ingin masuk SMP dan SMA Lokon dapat memilih tanggal tes yang cocok. Jadwal tesnya sama untuk SMP dan SMA Lokon yaitu tanggal 13 April, 12 Mei dan 7 Juli 2012. Materi yang akan dites, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, MIPA (IPA terpadu) dan IPS terpadu.

Yang berminat bisa mendaftar langsung di SMP dan SMA Lokon setiap hari kerja Senin-Jumat pukul 07.00 - 15.00 dan Sabtu pukul 07.00-13.00 wita di Kampus Persekolahan SMP-SMA Lokon St Nikolaus Jl Perlombaan 99 Kakaskasen 2 Tomohon 95416.

Atau menghubungi SMP Lokon telepon 354578, 351660 contact person: Hanny R Tuerah SPd HP 08124419764 dan Lynda Rares SH HP 081340002975. SMA Lokon dengan telepon 3158695/351929 dengan contact person Eldad Ch Tambun SMF SPd HP 081356392705. Kepada para siswa yang berminat segera dapat mendaftarkan diri mengingat tempat terbatas.

Nama-Nama Anggota Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika (IP_MAMI) di Manado Sulut yang di terima secara sah Pada saat SMA Lokon St.Nikolaus Tomohon

IKATAN PELAJAR DAN MAHASIWA MIMIKA(IP-MAMI)
DI SULAWESI UTARA TAHUN 2010
DI SMA LOKON St.NIKOLAUS-TOMOHON, RAYON TOMOHON
1. KRISTIAN TSENAWATME
2. KONIANUS AMISIM
3. ISAK MESAWAROL
4. TEBASTIAN YATIPAI
5. ENOS LAMBE
6. ENEAS MURIB
7. BARTOL BEANAL
8. EMILIUS AIM
9. JHON MAGAL
10. JA FET BEANAL
11. ELIKIAM TINI
12. SOTER JANGKUP
13. APINUS JANAMPA
14. EMITON A. TSENAWATME
15. PIUS MAGAL
16. WELLY SUNME
17. FLORIAN ARORA
18. DESI PINIMET
19. PIUS J. KEMONG
20. TONCI UBRUANGGE
21. MICHAELLA
22. MAGDALENA MAGAL
23. PENI BEANAL
24. WOPPY KULLA
25. YOPINA MIRIB
26. MARSELINA ERAKIPIA
27. DESI PINIMET
28. YOHANA KEMONG
29. YOLANDA PINIMET
30. PETRA MONICA SUNME
31. WOPPY KULA
32. EDITHA DEIGIN
33. MAGDALENA SIEP
34. PAULUS RIZAD W
35. HERMAN YAWA
36. HERMAN SAKLIL
37. YUSINTA URUMAMI
38. KEVIN LETSOIN
39. JANSEN KAMAPU
40. NATALIS MAYA
41. DEDI IMINGKAWAK
42. PENI BEANAL



DAFTAR NAMA SISWA ALUMI PROGRAM MATRIKULASI PERTAMA DI SMU LOKON ST NIKOLAUAS –TOMOHON TAHUN 2008-2009

1. ELIAKIM TINI
2. ENOS LAMBE
3. ENEAS MURIB
4. DEMITIANUS MURIB
5. DEDI IMINGKAWAK
6. EDITHA DEIGIN
7. JANUARIUS JAWAME
8. HERMAN YAWA
9. HERMAN SAKLIL
10. KRISTIAN TSEANAWATME
11. KONIANUS AMISIM
12. I SAK MESAWAROL
13. WOPPY KULA
14. PETRA MONICA SUNME
15. OKTOVIANUS ZONGONAU
16. YOPINA MIRIB
17. KEVIN LETSOIN
18. TONCI UBRUANGGE
19. OTOMAR TSENAMUM
20. JHONI ZONGONAU
21. FRANS MAGAL
22. OPENUS KUM
23. KLASINA IMUGUPIA
24. MARKUS AIM
25. TEBASTIN YATIPAI

DAFTAR NAMA SISWA ALUMI PROGRAM MATRIKULASI YANG KEDUA DI SMU LOKON ST NIKOLAUS-TOMOHON TAHUN 2009-2010


1. MAGDALENA MAGAL
2. YOLANDA PINIMET
3. YOHANA KEMONG
4. YUSINTA URUMAMI
5. NELIN MAPEKO
6. EMILIUS AIM
7. MELKI ZEDEK TIMANG
8. JANSEN MAKAPU
9. YOSEP KIRIYU
10. VINSEN HILIMGAI



DAFTAR NAMA SISWA PROGRAM MATRIKULASI YANG KETIGA DI SMU LOKON ST NIKOLAUS-TOMOHON TAHUN 2010-2011


1. EMITON TSENAWATME
2. BARTOL BEANAL
3. NATALIS MAYA
4. PAULUS RIZAD WATERPAU
5. PIUAS JANUARIUS KEMONG
6. JAFET BEANAL

7. APINUS JANAMPA
8. SOTER JANGKUP
9. FLORIAN ARORA
10. WELLY T SOLME
11. PINUS MAGAL
12. JHON MAGAL
13. MAGDALENA SIEP
14. HERLINCE MAGAI
15. MICHAELA TUROT
16. MARLYN AGNES A
17. SERLINA ERAKIPIA
18. DESI PINIMET
19. PENI BEANAL
MATRIKULASI BUKAN MENGHAMBAT TETAPI KESEMPATAN YANG INDAH


Hampir tiap tahun Lembaga Pengembangan masyarakat Amungme Komoro (LPMAK) telah mengirim siswa ke setiap kota study untuk melanjutkan sekolah menengah atas (SMA) maupun perguruan tinggi antara lain di manado city.Sebab dalam hal ini berapa banyak siswa yang krim tapi selalu dengan alasan bawah sakit dan pulang kembali ke papua.
Namun banyak juga yang selalu bertahan sampai selesai di kota study yang kirim oleh lembaga sebab bagi mereka selesai dan pulang dengan itu merupakan salah satu kebanggaan bagi lembaga,orangtua,dan masyarakat di papua. Dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Komoro (LPMAK) telah membuka kesempatan dengan adakan program matrikulasi di setiap kota study antara lain di manado city dan jawa[Tebas Yatipai Alumni SMA Lokon   St.Nikolaus Tomohon]

ELSHAM Kecam Kekerasan Terhadap Warga Sipil di Fakfak

IP_MAMI -JAYAPURA - Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau lebih dikenal dengan sebutan ELSHAM Papua mengecam aksi sweeping, penangkapan atau penahanan dan tindak kekerasan secara sewenang - wenang yang diduga dilakukan oleh aparat TNI/Polri terhadap warga sipil di Kabupaten Fakfak, Papua Barat saat hendak menghadiri parade budaya yang dikoordinir KNPB (Komite Nasional Papua Barat) dan SKPHD (Solidaritas Kaum Pribumi untuk HAM dan Demokrasi) Kabupaten Fakfak, Kamis (15/8) lalu.
Demikian dikatakan Koordinator Advokasi pada ELSHAM Papua Sem Rumbra didampingi Direktur ELSHAM Papua Ferry Marisan dan salah satu Lawyer Wampret Naa, ketika menggelar jumpa pers, di Kantor ELSHAM Papua, di Jalan Kampus USTJ, Padang Bulan, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Selasa (21/8) kemarin siang sekitar pukul 12.00 WIT.
Koordinator Advokasi pada ELSHAM Papua Sem Rumbra mengatakan bahwa pihaknya belum lama ini sangat dikejutkan dengan terjadinya tindakan kekerasan dan penangkapan secara sewenang - wenang terhadap warga sipil di Kabupaten Fakfak,  ketika hendak mengikuti parade budaya guna mendukung tiga agenda Internasional Papua Barat pada Kamis (15/8) lalu.

“Jadi, kami mengecam tindakan yang diduga dilakukan TNI/Polri dan dalam insiden tersebut sebanyak 150 warga sipil ditangkap dan ditahan, yang mana diantaranya 19 orang perempuan dewasa dan anak - anak itu di suruh membuka pakaiannnya (ditelanjangi) ketika saat diperiksa sambil diinterogasi,” ungkap Sem Rumbra didampingi Direktur ELSHAM Papua Ferry Marisan dan Wampret Naa, ketika menggelar jumpa pers, di Kantor ELSHAM Papua, Selasa (21/8) kemarin siang.
Dikatakan Sem demikian sapaan akrabnya  bahwa dengan adanya kejadian tersebut warga sipil yang akan mengikuti atau menghadiri parade budaya yang dikoordinir oleh KNPB dan SKPHD itu dibubarkan secara paksa oleh aparat kemananan gabungan TNI/Polri.
“Dengan demikian kami dari ELSHAM Papua sekali lagi mengecam dan mengutuk atas tindakan aparat tersebut, yang mana juga melakukan penangkapan terhadap salah satu aktivis KNPB bernama Arnoldus Kacu (Ketua KNPB Wilayah Kabupaten Fakfak ketika mengkoordinir aksi demo damai yang dilaksanakan dengan cara parade budaya pada Kamis (15/8) lalu,” tegasnya.
Selain itu, ia mengatakan, sangat menyesalkan sikap yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada perempuan - perempuan di Kabupaten Fakfak.
“Kami sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada perempuan yang dipaksa masuk ke sebuah lorong menuju toilet (kamar kecil) yang terdapat di dalam ruangan Aula Mapolres Fak - Fak, dimana di dalam ruangan kecil itu terdapat dua (2) orang Polwan yang melakukan pemeriksaan terhadap perempuan sipil, yakni Magdalena Bahbah dan Naumin Hegemur, sehingga mereka berdua ditelajangi oleh kedua oknum Polwan tersebut,” jelasnya.
Dikatakannya, dalam pemeriksaan itu pihak kepolisian sudah memulangkan semua aktivis namun barang - barang para aktivis berupa 3 buah handphone (HP), 1 unit Laptop dan 2 unit kendaraan roda dua masih dilakukan penahanan atau belum dikembalikan kepada pemiliknya tersebut.
“Dalam hal ini pihak aparat melakukan penjagaan ekstra ketat disekitar Sekretariat SKPHD Kabupaten Fakfak, di Jalan Cenderawasih atau tepatnya di jalur masuk Jalan Kokas 11 Fakfak pada pukul 02.00 WIT terhadap setiap orang yang hendak masuk, sehingga  ada sejumlah orang yang menggunakan roda empat langsung dicegat dan diperiksa kemudian mereka ditahan di Pos Polres Fak - Fak tanpa alasan yang jelas,” jelasnya.
“Kami sangat mengecam tindakan pihak Polres Fakfak yang melakukan pencegatan agar tidak melakukan parade budaya dengan penyambutan Kapal Budaya Freedom Flotilla West Papua (armada kapal – kapal pembebasan Papua Barat) yang dijadwalkan akan tiba pada Kamis (15/8) lalu melalui Kabupaten Merauke,” katanya.
Ia menanyakan, kenapa aksi demo yang dikoordinir KNPB yang telah mengajukan surat ijin kepada pihak kepolisian namun dari pihak kepolisian sendiri yang membubarkan secara paksa aksi demo tersebut. “Kami juga telah mendapatkan informasi bahwa aksi demo damai yang dilaksanakan dengan pawai budaya dan dikoordinir KNPB tersebut telah mendapatkan surat ijin dari pihak kepolisian, namun kenapa dari pihak kepolisian sendiri yang membubarkan aksi demo damai tersebut,” tanyanya.
Maka itu, dengan tegas ELSHAM Papua menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut, yakni yang Pertama tindakan yang dilakukan oleh anggota Polwan dari Polres Fakfak itu sangat tidak etis dan tidak sesuai dengan hukum serta tidak menghormati nilai – nilai HAM. Oleh karena itu, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kedua adalah aparat kepolisian harus menghentikan tindakan represif yang selalu dilakukan terhadap warga sipil Papua yang ingin menyatakan kebebasan berekspresi baik di Kabupaten Fakfak maupun secara umum diseluruh Tanah Papua dan juga harus menghormati serta melindungi HAM berdasarkan UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan instrumen atau prinsip - prinsip HAM maupun demokrasi yang berlaku secara universal.
Ketiga adalah Kapolri dan Kapolda Papua agar menindak tegas Kapolres Fakfak beserta jajarannya yang telah melakukan tindakan kekerasan (penganiayaan) dan tindak kekerasan yang disertai dengan pelecehan terhadap perempuan di Kabupaten Fakfak.
Yang terakhir atau keempat adalah menyerukan kepada sejumlah negara terutama Australia, New Zealand (Selandia Baru), Amerika Serikat (USA), yang saat ini memberikan bantuan atau kerjasama dengan Polri agar bisa meninjau kembali kerjasama tersebut dengan mempertimbangkan berbagai perilaku serta tindakan aparat kepolisian RI yang tidak profesional dan tidak menghormati nilai - nilai HAM di Papua. (Mir/Don/l03)